Dewa Susila : Wujudkan Bali “One Island One Management” Butuh Political Will yang Kuat

  • 29 Agustus 2018
  • Umum
Dewa Susila : Wujudkan Bali “One Island One Management” Butuh Political Will yang Kuat

Download App Nasdem Denpasar

 
Tata kelola pembangunan Bali dengan konsep “One Island One Management” yang diusung Gubernur Bali terpilih periode 2018-2023 Dr. I Wayan Koster dinilai sangat ideal untuk Bali. Sebab kondisi geografis Bali yang kecil namun kaya dengan berbagai potensi ekonomi khususnya di sektor pariwisata perlu dikelola dalam satu tata kelola.
 
“Namun tantangannya cukup berat. Sebab seperti kita ketahui selama ini ada kesan disharmonisasi dan tidak sinkron antara pemerintah provinsi yang dipimpin gubernur dan bupati/walikota di daerah masing-masing,” kata politisi NasDem I Dewa Putu Susila, Rabu (29/8/2018).
 
Para bupati/walikota, imbuh Dewa Susila, terkesan seperti raja-raja kecil di daerahnya. Bahkan sudah sering terdengar berita bahwa bupati/walikota diundang rapat oleh gubernur malah sering tidak hadir. Kebijakan pembangunan juga banyak yang tidak sinkron dan tumpang tindih.
 
Padahal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, tekanan otonomi ada di kabupaten. Namun implementasi bisa  mengakibatkan kabupaten berjalan sendiri-sendiri, padahal kemampuan setiap kabupaten berbeda.
 
“Termasuk juga harus tetap ada spirit sinergi dan kebersamaan membangun daerah dengan pemerintah provinsi,” kata Dewa Susila yang juga Ketua DPC Partai NasDem Denpasar Barat itu.
 
Jadi menurutnya ada beberapa point penting yang harus disamakan dan disepakati dulu sebelum menjalankan konsep “One Island One Management” ini. Harapannya agar bisa sukses dan tidak menimbulkan “kesenjangan hubungan” yang baru antara gubernur dan bupati/walikota.
 
Pertama, harus ada political will (kemauan politik) yang kuat antara gubernur bersama bupati/walikota untuk menjalankan ini. Political will  ini penting sebelum mengarah pada kebijakan dan hal-hal teknis lainnya.
 
Harus ada kesatuan pandangan bahwa Bali harus dikelola bersama dalam satu tata kelola, satu manajemen demi satu tujuan bersama. Tidak boleh ada ego sektoral masing-masing  kepala daerah.
 
Jadi gubernur bersama bupati/walikota harus duduk bersama, melepaskan identitas partai, menanggalkan kepentingan partai ataupun golongan. Lalu berperan sebagai pemimpin untuk seluruh rakyat Bali.
 
“Komitmen dan kemauan politik bersama ini yang paling krusial dan menjadi pondasi kuat untuk langkah berikutnya,” tegas Dewa Susila
 
Kedua, setelah ada political will baru dirumuskan pola kebijakan yang tepat. Termasuk tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Baik dari aspek regulasi tata kelola pemerintahan, aspek perbedaan potensi  dan kemampuan daerah serta berbagai aspek pembangunan lainnya.
 
Kembali lagi, imbuh Dewa Susila, kebijakan ini harus dirumuskan bersama. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa “zona nyamannya” terganggu.
 
Ketiga, harus ada sinkronisasi kebijakan dan upaya pemerataan pembangunan. Jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan dan pembangunan seperti selama ini. Perbanyak infrastruktur di Bali Utara dan Bali Timur serta Bali Barat.
 
“Percuma juga bicara ‘One Island One Management’ jika pembangunan lebih berat di Bali Selatan. Itu malah memicu kecemburuan sosial bahkan bisa berujung pada konflik horizontal,” ujar Dewa Susila yang juga bakal caleg DPRD Bali dapil Tabanan dari Partai NasDem nomor urut 2 itu.
 
Keempat, harus ada dukungan semua stakeholder. Khususnya juga para pengusaha. “Kalangan akademisi juga perlu membuat kajian dan benchmarking tentang pola pembangunan satu jalur ‘One Island One Management’ ini,” pungkas pria yang juga Pengurus KONI Bali Bidang Hubungan Luar Negeri dan Sport Tourism itu.
  • 29 Agustus 2018
  • Umum

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita